Sulteng Sinkronkan Anggaran Pendidikan demi Pemerataan Akses


PALU— Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah mulai memetakan arah pembangunan pendidikan untuk tahun 2027. Melalui penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran yang lebih presisi, sektor pendidikan diharapkan menjadi motor utama dalam mendongkrak Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Rata-Rata Lama Sekolah di wilayah tersebut.

Penyusunan peta jalan pendidikan ini dibahas dalam kegiatan Pendampingan dan Advokasi Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Tahun 2027 di Palu, Rabu (6/5/2026). Langkah ini menjadi krusial mengingat tantangan disparitas akses pendidikan di wilayah Sulawesi Tengah masih memerlukan intervensi kebijakan yang berbasis data dan tepat sasaran.

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah Firmanza DP menyampaikan, perencanaan pendidikan tidak boleh lagi sekadar menjadi rutinitas administratif. Dokumen perencanaan 2025–2029 harus mampu merespons dinamika zaman, termasuk percepatan transformasi digital dan penguatan daya saing daerah.

"Melalui semangat 'Berani Cerdas', kami mendorong perencanaan yang mampu menjawab tantangan abad ke-21. Targetnya adalah menyiapkan generasi muda yang unggul dan siap bersaing," ujar Firmanza di sela-sela kegiatan tersebut.

Intervensi strategis

Dalam perencanaan tahun 2027, pemerintah provinsi menggarisbawahi sejumlah program prioritas yang bersifat afirmatif. Fokus utama diberikan pada penguatan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) serta subsidi biaya pendidikan bagi siswa dari keluarga tidak mampu.

Selain itu, penyediaan beasiswa bagi mahasiswa berprestasi dan bantuan penyelesaian studi menjadi instrumen untuk menekan angka putus sekolah di tingkat pendidikan tinggi. Di sisi lain, revitalisasi infrastruktur dan pemenuhan sarana digital di sekolah-sekolah di pelosok menjadi prioritas guna mengikis kesenjangan kualitas pendidikan antardaerah.

Firmanza menegaskan, setiap program yang dirancang harus memiliki dampak nyata dan terukur bagi masyarakat. "Kami ingin menciptakan ekosistem pendidikan yang inklusif dan adaptif. Bukan sekadar memenuhi target anggaran, tapi bagaimana program ini benar-benar dirasakan manfaatnya oleh siswa dan pendidik," tuturnya.

Upaya sinkronisasi kebijakan ini diharapkan dapat menyatukan persepsi para pemangku kepentingan di Sulawesi Tengah. Dengan dokumen perencanaan yang akuntabel, transformasi pendidikan di provinsi ini diharapkan tidak hanya melahirkan lulusan secara kuantitas, tetapi juga kualitas manusia yang mampu menjadi tulang punggung pembangunan daerah di masa depan.

Foto : Faisal HL
Penulis : Humas Disdik

cabangdinas dinaspendidikan provinsisulawesitengah

Berita Terpopuler